Kami senang untuk dapat terhubung denganmu
Kamu dapat meninggalkan pesan melalui

Awal Desember lalu, Benny Wenda, selaku ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mengumumkan kemerdekaan Papua dan menyatakan dirinya sebagai Presiden pemerintahan sementara Papua. Dalam keterangan resminya, Benny mendeklarasikan bahwa “mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami.” 

Berita ini ternyata tidak begitu menyita perhatian publik seperti masalah virus atau persoalan ‘Imam Besar’. Dan jujur saja, kalau tidak mencari tahu, saya tidak akan pernah berpapasan dengan berita terkait ini. 

Meredam Suara Melalui Suara

Mahfud MD sebagai menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pun angkat suara. Dalam konferensi pers yang dilakukan sehari setelah deklarasi Benny Wenda, beliau menyatakan bahwa, Benny hanya membuat negara ilusi, negara yang sesungguhnya tidak ada.

Langkah politik yang diambil oleh Benny Wenda pun tidak mendapat dukungan atau legitimasi dari kelompok OPM (Operasi Papua Merdeka). Dalam keterangan tertulis (Rabu, 2 Desember 2020), juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom mengatakan bahwa Benny Wenda adalah Warga Negara Inggris dan menurut hukum internasional, warga Negara Asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat.

Saya sih setuju kalau ini hanya ilusi, buktinya saja Om Benny cuma mengumumkan pernyataan singkat lewat akun Twitter pribadinya. Info lengkapnya ada di situs resmi ULMWP yang tidak bisa saya akses karena terkena blokir oleh provider internet yang saya pakai di rumah. Untungnya, saya masih bisa menemukan info lengkapnya melalui laman Facebook mereka. Rasanya pendeklarasian ini kurang meyakinkan.

Meski begitu, dari minimnya pemberitaan dan respon negara yang “tawar”, terasa bahwa topik ini dianggap selingan semata yang hanya perlu ditanggapi dengan sepotong pernyataan. Apa yang dilakukan negara melalui konferensi pers Mahfud MD dan berita-berita lain yang sunyi dari pembahasan pernyataan Benny Wenda cenderung berkesan ‘meredam suara dengan suara’. Memang, cara paling gampang untuk menyelesaikan masalah adalah menganggap masalah itu tidak benar-benar ada dan berhenti membahasnya berulang-ulang. Padahal, penyelesaian terasa lebih nyata ketika negara lebih terbuka soal isu ini dan mampu menemukan akar permasalahan.

Memahami Papua, Memahami Tanah Air

Menurut pandangan Haris Azhar selaku aktivis HAM, perilaku Benny Wenda ini merupakan bagian dari ekspresi atas sejumlah hal yang beririsan dan menumpuk soal perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua, baik itu tentang pelanggaran HAM, pengerukan kekayaan Papua, maupun masalah diskriminasi. Bisa disimpulkan bahwa Om Benny punya trauma berat atas kekejaman negara. Wajar saja: Pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua memang tidak kunjung selesai. Entah itu ada pelanggaran baru, maupun penyelesaian kasus lama yang mandek.

Negara tidak bisa beralasan sibuk mengurus masalah yang satu dan lainnya. Masalahnya, banyak persoalan yang terjadi jauh-jauh hari sebelum corona mendarat di Indonesia dan sampai sekarang tidak jelas bagaimana kabarnya. Papua butuh keadilan, mereka butuh kebebasan dan rangkulan. Dengan bebas, bukan berarti meninggalkan Indonesia, melainkan memiliki kebebasan yang sama dengan rakyat Indonesia lainnya untuk hidup sejahtera. Kalau boleh saran sedikit, bagaimana kalau merenung sebentar sebelum menindak tegas Benny Wenda dan pendukungnya? Siapa tahu ingat kalau masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Ya, misalnya saja tragedi Paniai atau penembakan pendeta Yeremia.

Minimnya pemberitaan tentang pelanggaran HAM di Papua mengingatkan kita bahwa negara sering tidak cukup transparan dalam menangani kasus. Kita tidak tahu apakah suatu kasus masih diselidiki atau ternyata berkasnya sudah ditinggalkan. Bisa jadi negara kurang peka, menganggap warga Papua mengintimidasi dan sulit untuk dikendalikan, sehingga kekerasan selalu terjadi. Namun di saat yang sama, negara pun sebenarnya takut kehilangan Papua sebagai ladang emas, makanya mereka berusaha menutup-nutupi kasus dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ini menjadi tugas media dan kita sebagai masyarakat untuk terus menakut-nakuti negara dan mengingatkan kembali bahwa masih banyak PR yang menunggu.

Penulis: Firza Aliya A.

Sumber gambar: BBC

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *