Kami senang untuk dapat terhubung denganmu
Kamu dapat meninggalkan pesan melalui

Tidak ada habisnya, masyarakat Indonesia dibuat geram dengan adanya kasus pelecehan seksual ada Rabu (1/9) yang dialami oleh laki-laki berinisial MS, seorang pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ia mengaku ditindas dan dilecehkan secara seksual oleh tujuh orang di tempat kerjanya. Menurut kabar di media yang beredar, MS sudah mengalami perundungan sejak tahun 2012 dan pelecehan seksual sejak 2015. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kasus ini bisa mencuat ke publik. Dilansir dari CNN Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah mengatakan dirinya baru menerima informasi dugaan pelecehan seksual itu pada Rabu (1/9) siang atau surat terbuka MS beredar luas. 

Berbicara soal kondisi MS, walau menurut laporan tidak terdapat luka secara fisik namun, luka secara psikis tampaknya tidak dapat disembunyikan. Istri terduga korban pelecehan tersebut menceritakan bahwa MS sering berteriak ketika malam hari. Emosi yang tidak stabil juga menyebabkan ia merasa stress, marah, dan hal tersebut berpengaruh pada kesehatan fisiknya yang menurun. Berdasarkan hasil endoskopi di PELNI, MS didiagnosis mengalami hipersekresi cairan lambung akibat kondisi psikisnya tersebut. 

Menengok kebelakang, kasus MS ini adalah salah satu kasus pelecehan di lingkungan kerja diantara banyaknya kasus sejenis yang terjadi sebelumnya. Sayangnya, dari rentetan kasus sejenis, sampai saat ini pemerintah belum juga memiliki aturan yang tegas baik untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kerja terjadi kembali atau untuk menangani kasus yang telah terlanjur terjadi.

“Karena pelakunya punya kuasa, sehingga juga kerugian korban bisa berkali-kali lipat akan dipersalahkan. Terus orang nggak percaya sama keterangan dia, karena lebih percaya sama orang yang relasi kuasanya lebih tinggi. Atau ketidakberanian orang lain untuk melakukan pembelaan,” kata Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazumah kepada BBC News Indonesia.

Pentingnya Ratifikasi Konvensi ILO 190 untuk Mencegah Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Kerja

Dari sejumlah kasus pelecehan hingga kekerasan seksual di dunia kerja, maka penting bagi pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 190 dan membuat kebijakan nasional untuk menghentikan pelecehan dan kekerasan yang sering terjadi di dunia kerja. ILO atau Organisasi perburuhan Internasional sendiri sudah menerbitkan konvensi tersebut pada tahun 2019 silam. 

Berikut adalah hal-hal penting yang mendorong ratifikasi Konvensi yang adopsi pada sidang ILO ke-108 di Jenewa, Swiss, 21 Juni 2019 tersebut harus segera direalisasikan.

  1. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja tidak dapat ditoleransi
  2. Ini adalah standar internasional pertama yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan di dunia kerja
  3. Konvensi ini mengakui bahwa setiap orang memiliki ha katas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan 
  4. Konvensi ini akan menutup celah di UU nasional yang ada saat ini.

Dengan bersama-sama mengkampanyekan ratifikasi K190 kita telah berjuang untuk mempromosikan non-diskriminasi dan kesetaraan di lingkungan kerja, mengedukasi kepada banyak pihak tentang apa itu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, meningkatkan kesadaran akan pentingnya K190 untuk mengubah nasib para korban pelecehan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman.

Penulis: Adissa

Sumber Gambar: spkep-spsi.org

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *