Kami senang untuk dapat terhubung denganmu
Kamu dapat meninggalkan pesan melalui

Tunjangan untuk cuti haid dan melahirkan bukan lagi hal yang asing di telinga kita. Setiap bulannya, pekerja perempuan memiliki jatah cuti haid yang diatur dalam undang-undang—begitu pun dengan cuti melahirkan. Tetapi, aturan mengenai tunjangan cuti haid dan melahirkan tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian perjuangan panjang yang bahkan memakan korban jiwa: Marsinah, seorang buruh pabrik Arloji di PT Catur Putera Surya (CPS) di Siring, Porong, Jawa Timur.

Marsinah baru berusia 24 tahun ketika ia dibunuh, sama dengan usiaku saat ini. Saat itu ia mengambil alih komando aksi mogok kerja karena Yudo Prakoso yang menjadi koordinator aksi ditangkap dan dibawa ke Kantor Koramil. Marsinah dan buruh lainnya memutuskan melakukan mogok kerja untuk menyuarakan 12 tuntutan akibat kebuntuan negosiasi antara buruh dan pihak perusahaan.

Mogok kerja digelar pada 3 Mei 1993 di mana 150 buruh dari total 200 buruh di PT CPS memutuskan untuk mogok kerja. Mogok kerja pertama ini tidak berhasil, sehingga para buruh memutuskan untuk melakukan mogok kerja kedua pada 4 Mei 1993.

Tuntutan para buruh saat itu, dalam laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), di antaranya adalah:

  1. Kenaikan upah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 1992 dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 sehari, yang seharusnya sudah berlaku sejak 1 Maret 1992;
  2. Perhitungan upah lembur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 72 Tahun 1984;
  3. Penyesuaian cuti haid dengan upah minimum;
  4. Jaminan kesehatan buruh sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
  5. Penyertaan buruh dalam Asuransi Tenaga Kerja (Astek);
  6. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu bulan gaji;
  7. Kenaikan uang makan dan transport;
  8. Pembubaran Unit Kerja SPSI di PT CPS;
  9. Pembayaran cuti hamil;
  10. Penyamaan upah buruh bagi buruh selepas masa training dengan buruh yang sudah bekerja selama setahun;
  11. Hak-hak buruh yang sudah ada tidak boleh dicabut, hanya boleh ditambah;
  12. Setelah pemogokan, pengusaha dilarang mengadakan mutasi, intimidasi dan melakukan pemecatan terhadap buruh yang melakukan pemogokan.

Pada mogok kedua, perwakilan buruh, perusahaan, petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas kecamatan dan perwakilan polisi dan Koramil kembali mengadakan negosiasi. Saat itu, semua tuntutan buruh dikabulkan, kecuali pembubaran SPSI (poin 8). Namun, 13 buruh yang dianggap menjadi dalang organisator aksi, termasuk Yudo Prakoso, dipanggil ke Kantor Kodim pada 5 Mei 1993 dan dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri.

Mengetahui hal ini, Marsinah marah, karena kesepakatan awal yang disetujui adalah agar tidak ada PHK dilanggar, meskipun yang melanggar bukan pengusaha melainkan pihak militer. Marsinah mulai meminta salinan surat pengunduran diri rekan-rekannya. Tanggal 6 Mei 1993, bertepatan dengan libur nasional Hari Raya Waisak, para buruh PT CPS libur. Tanggal 7 Mei 1993, ketika buruh kembali masuk pasca libur nasional, tidak seorang pun di perusahaan melihat Marsinah. Rekan-rekannya mengira Marsinah memanfaatkan waktu libur tersebut untuk mudik ke Nganjuk.

Tetapi, tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal di pematang sawah di Nganjuk. Ia meninggal dengan bekas-bekas penyiksaan dan perkosaan di tubuhnya. Proses penegakan hukum untuk mencari dan mengadili pembunuhan Marsinah pun tidak berjalan mulus, bahkan penuh dengan kekerasan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kemudian menerbitkan Seri Laporan Kasus dengan judul Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah pada 1995 untuk mendokumentasikan kejadian ini dan mendorong adanya revisi KUHAP yang pada saat itu dianggap masih tidak tegas.

Ketidaktegasan KUHAP dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa terjadi penyidikan yang sesat. Ujungnya, menurut laporan tirto.id dalam Pembunuhan Buruh Marsinah dan Riwayat Kekejian Aparat Orde Baru, pembunuh Marsinah tidak pernah diungkap oleh pengadilan.

Meskipun sudah 28 tahun berlalu dan kasus Marsinah hingga kini belum terungkap. semangat perjuangannya tidak pernah padam. Namanya masih harum hingga kini dan apa yang diperjuangkan Marsinah dan buruh-buruh PT CPS saat itu, masih dapat kita rasakan manfaatnya hingga kini, termasuk hak cuti dan melahirkan bagi pekerja perempuan. Marsinah akan abadi sebagai korban dari perjuangan hak-hak buruh dan hak-hak perempuan.

Penulis: Rizki Febriani

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *