Kami senang untuk dapat terhubung denganmu
Kamu dapat meninggalkan pesan melalui

Siapa yang tidak kenal dengan Komnas Perempuan? Lembaga negara yang satu ini memang paling getol kalau berbicara mengenai isu-isu perempuan, mulai dari membuat catatan tahunan yang jadi rujukan angka kekerasan seksual di Indonesia hingga menjadi garda pendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tapi, tahukah kamu, terbentuknya Komnas Perempuan tak lepas dari sejarah kelam dan mengerikan Indonesia pra reformasi, yaitu perkosaan Mei 1998 yang sampai saat ini pun belum diakui pemerintah?

Sebelum reformasi, Indonesia berada di bawah Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. Di masa itu, pergerakan sosial benar-benar dibungkam. Gerakan perempuan di Indonesia yang tumbuh subur sebelum era Orde Baru diberangus dan diganti dengan pergerakan-pergerakan yang justru mendomestifikasi peran-peran perempuan.

Periode gelap ini pun pernah disorot oleh beberapa penulis. Saskia Wierenga menulis tentang kematian gerakan perempuan di Orde Baru dalam bukunya yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI. Julia Suryakusuma pun menuliskan sebuah penelitian berjudul State Ibuism untuk menggambarkan organisasi perempuan era Orde Baru yang digunakan untuk mendomestifikasi perempuan.

Kediktatoran Presiden Soeharto tidak lagi bisa ditolerir oleh masyarakat. Gerakan-gerakan bawah tanah yang menentang pemerintah Orde Baru pun mulai bermunculan, termasuk gerakan-gerakan perempuan. Ketegangan antara pemerintah dan masyarakat semakin menguat di tahun 1998, salah satunya karena krisis moneter Indonesia.

Di tengah semua ketegangan itu, terjadilah kerusuhan besar-besaran yang kini kita kenal sebagai tragedi Mei 1998. Namun, yang tak banyak diperbincangkan orang adalah bagaimana tragedi itu juga menyasar perempuan-perempuan keturunan Tionghoa yang diperkosa massal pada 13-15 Mei 1998.

Pasca kejadian itu, dibentuklah Tim Relawan untuk Kekerasan Perempuan yang bertugas mendata jumlah korban perkosaan. Tim ini berhasil mendata sebanyak 150 korban di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya. Meski begitu, jumlah korban ini diperkirakan jauh lebih banyak karena diduga ada yang tidak melaporkan kasusnya.

Hasil temuan ini mendorong Presiden B.J. Habibie untuk meminta maaf atas nama pemerintah akibat perkosaan Mei 1998. Meski permintaan maaf ini diprotes oleh penasehat militer Presiden, Letjen Sintong Pandjaitan, Presiden Habibie kukuh memberikan pernyataan mengutuk dan meminta maaf di depan wartawan di Istana. Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan sekali waktu bahkan menyebut Presiden B.J. Habibie sebagai, “… satu-satunya Presiden yang mau minta maaf, meskipun setelah itu disangkal (merdeka.com).”

Presiden B.J. Habibie pun memutuskan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan. Fase pembentukan Komnas Perempuan memakan waktu setidaknya 3 tahun dari 1998 hingga 2001, dan akhirnya, Legitimasi pembentukan Komnas Perempuan dikeluarkan pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sayangnya, meskipun Komnas Perempuan kini adalah lembaga yang berpengaruh, kasus perkosaan Mei 1998 masih belum juga menemui titik terang. Kasusnya mandek dan seakan menjadi mitos; entah benar terjadi atau tidak. Padahal, laporannya sudah ada dan pendamping-pendamping korban juga masih hidup hingga hari ini.

Namun, pasca terbunuhnya seorang saksi bernama Ita Martadinata Haryono pada Oktober 1998, seminggu sebelum menyampaikan kesaksian di PBB ketika pulang sekolah, relawan pendamping diminta untuk tidak bicara tentang kasus perkosaan sementara waktu sampai situasi mereda. Sekarang ketika situasi sudah mulai mereda, mari kembali membicarakan mengenai perkosaan Mei 1998, mari bicarakan pembunuhan Ita dan siapa pelakunya agar proses peradilan bagi korban dapat dilanjutkan.

Penulis: Rizki Febriani

Sumber gambar: Komnas Perempuan

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *