Kami senang untuk dapat terhubung denganmu
Kamu dapat meninggalkan pesan melalui

Nampaknya, seiring berjalannya waktu kasus kekerasan dan pelecehan seksual marak terjadi tanpa melihat ruang dan korbannya. Kasus ini dapat terjadi kepada siapa saja, baik kepada laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, dan bahkan bisa terjadi di mana saja. Sebagian orang beranggapan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual sebatas tindakan fisik saja. Tapi, tahukah kamu bahwa UN Women mendefinisikan kekerasan dan pelecehan seksual sebagai perilaku mengganggu yang menyasar seksualitas seseorang yang dimaksud untuk kesenangan secara fisik, verbal, maupun non-verbal. Yap! Kamu tidak salah! Sekadar menggoda seseorang yang tidak dikenal dengan siulan saja dapat dikategorikan ke dalam pelecehan seksual.

Ancaman Kekerasan Seksual di Tengah Dunia Pendidikan

Kasus kekerasan seksual juga merambat ke berbagai aspek, akhir-akhir ini bahkan semakin marak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Tentunya kamu cukup sering mendengar berita mengenai mahasiswi yang dilecehkan oleh teman KKN-nya, seniornya, bahkan dosennya sendiri! Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2021, sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2020. Tentunya sudah menjadi rahasia umum pula bahwa penyintas pelecehan seksual menjadi momok bagi lingkungannya, hal ini dapat terjadi karena masih adanya perilaku victim blaming yang selalu menyalahkan korban, padahal sudah jelas bahwa korban lah yang seharusnya diberikan perlindungan.Karena hal ini pula, korban merasa tidak didengar oleh pihak yang ia anggap mampu menyelesaikan masalah ini. Seringkali, korban disuruh untuk bungkam demi menjaga nama baik kampus. Tidak adanya regulasi khusus mengenai kekerasan di lingkungan kampus menjadi salah satu faktor terabaikannya kasus ini.

Apabila ditinjau lebih jauh, kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hefifah Sjaifudian masih banyak infrastruktur dan fasilitas di berbagai universitas di Indonesia yang mendukung terjadinya kekerasan seksual. Contohnya, masih banyak sisi bangunan kampus yang tidak mempunyai CCTV, kurangnya lampu penerangan, lokasi toilet yang jauh dari jangkauan khalayak ramai, serta kondisi ruangan kampus yang tertutup. Tentunya keadaan seperti ini membuat predator seksual dengan mudahnya melancarkan aksi. Selain infrastruktur, umumnya belum ada mekanisme yang jelas ke mana korban harus melapor. Ditambah lagi tidak adanya aturan tegas dari pihak kampus yang dapat memberi efek jera bagi pelaku (VoA Indonesia).

Berkaca dari berbagai kasus yang terjadi, tentunya aturan antikekerasan seksual sangat diperlukan karena testimoni para korban yang terus muncul. Perguruan tinggi yang merupakan tempat untuk menimba ilmu seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dari predator seksual. Untuk itu, Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud-Ristek menjelaskan bahwa Kemendikbud-Ristek sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam pernyataannya, Nadiem menegaskan bahwa terdapat tiga dosa besar di dunia pendidikan, yakni intoleransi, kekerasan seksual, serta perundungan (bullying) (CNN Indonesia).

Penantian Masa Depan pada Permen

Untuk menanggulangi salah satu dosa dari tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, yakni kekerasan seksual, Nadiem selaku Mendikbud-Ristek meminta pihak perguruan tinggi untuk membentuk satuan kerja pencegahan kekerasan seksual. Lebih lanjut lagi, nantinya Permen ini akan mencakup tujuh pasal, yaitu definisi kekerasan seksual yang mengacu kepada RUU, bentuk dari kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual, kewajiban pimpinan perguruan tinggi (dalam hal ini rektor atau stake holder lainnya) memastikan tidak terjadi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, sanksi dan penjatuhan sanksi, dan pengawasan dari kementrian. Nadiem memastikan bahwa Permen tersebut kelak akan memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan bagi penyintas agar dapat melapor dan memperoleh perlindungan. Penghentian budaya victim blaming pun seharusnya digaungkan demi terealisasinya ketujuh pasal dalam Permen tersebut. Sudah sewajarnya bahwa kasus ini tidak dianggap sepele oleh pihak manapun agar dapat memberi efek jera bagi para predator seksual di luar sana.

Kelak dengan keluarnya Permen Anti Kekerasan di Perguruan Tinggi, kita berharap para korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat mencari keadilan dan pelaku diberi sanksi yang tegas, kampus yang menutupi kasus juga hendaknya diberi sanksi yang tegas oleh kementrian. Sehingga ke depannnya, seperti yang disampaikan oleh Nadiem, “lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi perempuan mulai dari rumah, sekolah, perguruan tinggi sampai tempat kerja akan mendorong kemunculan lebih banyak perempuan pemimpin di masa depan.”

Sekarang, kita sebagai manusia yang menginginkan tatanan sosial yang lebih baik hendaknya menggaungkan aksi anti kekerasan seksual. Tidak hanya digerakkan oleh perempuan karena kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja!

Penulis : Nadya Syahrita Maghfirah

Sumber Gambar: Freepik

Share:

1 Comment

  • Ichlasul Amin, June 14, 2021 @ 12:26 am Reply

    Semoga kita selalu dalam lindungan Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *